oleh

Anarkhisme Dalam Bentuk Pembubaran Partai Politik

Anarko, anarkis, anarkisme, siapapun yang mendengar kata-kata itu sontak langsung mendefenisiskan kepada hal-hal yang negative, seperti pemberontakan, kersuhan, cheos, arogan, frontal, dan orang yang berpikiran pendek.

Tentunya asumsi tersebut sebuah kekeliruan bagi siapapun yang mendeskripsikan anarkhisme, hal itu disebabkan karena kurangnya literatur di kalangan masyarakat, kurangnya mempelajari filsafat dan hal yang menjerumuskan pikiran kita adalah malas yang berlebihan untuk mencari tahu kebenaran dan takut pemikiran kita di hegemoni oleh buku yang kita baca.

Pendistorsian makna dari anarkhisme yang secara jelas telah dilakukan oleh beberapa media massa sehingga menggiring opini publik anti terhadap anarkhisme hal inilah yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

Partai politik yang sama-sama kia ketahui bahwa Indonesia dikendalikan oleh partai politik, hal yang unik nya lagi di Indonesia ada partai nasional dan ada partai lokal dua gelombanng besar turut memberikan sumbangsih nya demi Indonesia.

Tidak jauh beda dengan anarkhisme partai politik mempunyai citra yang baik di publik, karena banyak masyarakat yang menghamba kepada partai politik hal ini karena media massa banyak dikuasai oleh para elite-elite politik, dimana elite-elite politik tersebut jelas mereka adalah anggota dari partai nya masing-masing, tentunya mereka akan berupaya untuk menggiring opini publik untuk percaya terhadap partai politik bahwa untuk merubah system kita harus masuk kedalam system, tentu jalan menuju system tersebut ialah bergabung dengan partai politik.

Anarkhis, kita menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk semua orang, yang akhirnya layak untuk dijalani. Kami ingin mereka bebas, setara, saudar dalam kehidupan yang indah dan selaras dimana kebencian dan kemarahan, ketidakadilan, dan kemiskinan akan dienyahkan.

Tetapi agar ini terjadi, agar ummat manusia mencapai kebahagiaan yang sudah diraih selama berabad-abad melewati jurang darrah dan air mata, semua otoritas yang jahat harus dihapuskan, seperti: negara, hak milik, dan hukum. Negara : entitas impersional dan tak bertanggung jawab yang menganngap dirinya memiliki hak absurd untuk mengatur kehidupan manusia.

Fungsi-Fungsi Partai Politik
Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol, ada lima yang sangat penting:

  1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
  2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
  3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis (‘political will’) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
  4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen.
  5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar pemilu.

Sudah jelas tertera diatas bagaimana fungsi-fungsi parti politik, hal itu akan berjalan dengan baik apabila dengan proses demokrasi di setiap partai politik, artinya harus ada proses demkrasi di internal partai, karna kera sekali kita melihat pada saat kongres partai politik sering terjadi pertikaian atau proses pergantian anggota mauun ketua partai menganut system yang tidak demokratis sebagaiana yang sering pula terdengar dari pada mulut partai politik tersebut.

Tentunya ini akan menjadi asumsi public yang tidak baik karna partai politik sendiri tidak sanggup untuk bertanggung jawa di mahkamah public, besar kemungkinan citra partai politik akan menjadi tidak baik dikarenakan apa yang di ucapkan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Kemudian berbicara memberikan edukasi untuk masyarakat tentunya pertama harus ada pembenahan di internal parpol, supaya pada saat menggirng opini mudah di konsumsi oleh publik karena publik akan mampu menilai bukan sebatas perkataan tetapi juga dapat melihat secara langsung progress yang terjadi di internal parpol tersebut.

Karna untuk menjalankan negara tak semudah debat kusir yang terjadi di internal partai politik, karena suatu sistem demokrasi mengaharuskan semua partai politik melangsungkan proses demokrasi, Hasrat ini tentunya jannan sampai ada kaki tangan dari pada pimpinan ketua partai politik tersebut. Karena apabila hal itu terjadi maka demkrasi akan terancam dan besar kemungkinan negara juga akan mengalami goncangan dahsyat menuju kehancuran.

Ditambah lagi Indonesia merupakan penganut sistem demokrasi libertarian yang system ini tidak aada pembatasan atas kepemilikan harta pribadi dan kepecayaan ats kebebasan yang paling baik karna dilihat dari perekonomian pasar yang bebas, tentu ini akan membawa kepada kekayaan yang akan dimiliki oleh sekolompok orang atau kaum borjuis menjadi minoritas dan kaum proletary menjadi mayoritas

Penindasan berskala besar karan kesetaraan tidak tercipta di negara ini, bukankah kehidupan ini hanya sementara yang seharusnya dapat memebrikan peran social kepada masyarakat lain dengan cara memberikan pemahaman kepada rakyat tertindas, bahwa mereka para buruh bekerja bukan hanya sebatas memperkaya kapitalis tetapi juga harus mmendaptkan upah dan jaminan hidup yang sesuai, karna sejatinya memang buruh itu diperkerjakan untuk memperkaya dan menambah keuntungan para kapitalis.

Buruh, berbicara buruh tentunya ada beberapa tingkatan dikalangan buruh, namun disisni kita akan berbicara buruh seara universal karna apa supaya mampu menyentuh setiap insan yang peduli atas dirinya sendiri sebagai buruh dan melihat ketertindasan yang di alami oleh buruh terssebut.

Perjuangan untuk membebaskan buruh dari belenggu penindasan bukanlah perkara mudah pasal nya dalam konteks ketenagakerjaan buruh bisa dikategorikan kedalam kaum mayoritas dan kapitalis masuk dalam kategori kaum minoritas, yang menjadi tanda tanya mengapa buruh tidak berani melawan segala bentuk penindasan seperti Marsinah misalnya, padahal posisi buruh kan mayoritas apakah mungkin minoritas mampu mengalahkan mayoritas, disinilah yang menjadi tantang tersendiri bagi kaum Anarko dalam memperjuanngkan buruh.

Anarko mengatakan bahwa memperjuangkan buruh itu adalah perjuangan yang sia-sia perjuangan yang membuang-buang waktu banyak menhabiskan tenaga, mengapa demikian karna buruh itu sendiri suli untuk Bersatu disini karna seperti point yang pertama bahwa banyak jenis buruh, jadi ada buruh yang memang pintar dan ada buruh yang bodoh, disini buruh yang pintar berani melawa dikarenakan takut akan posisi akan terancam sedangkan buruh yang satu nya lagi mempunyai kebenarnian yang menggebu namun tidak tahu bagaimana cara melawan kapitalis tersebut, inilah mengapa buruh itu sulit untuk Bersatu, maka dari itu anarko bersikap bahwa individual lah yang mampu melawan segala bentuk penindasan.

Apabila perjuangan kita limpahkan kepada negara maka itu hanya akan lebih sia-sai karana negara turut andil dalam segala bentuk penindasan tersebut, negara kini hadir bukan Bersama buruh namun negara hadir Bersama kapitalis. Mungkin jalan satu-satu nya ialah bernaung dengan partai politik, berharap partai politik mampu mengirimkan kader terbaik untuk duduk di parlemen dengan harapan mampu membuat regulasi yang tepat sasaran berpihak kepada rakyat dan menguntungkan rakyat bukan malah menguntukan para pemilik modal.

Namun hal itu absurd untuk dijalankan oleh partai politik pasal nya Partai Politik sebuah kebanggan bagi yang menghamba bagi kaum yang berdiri diatas kemunafikan dan kelemahan ketika berbicara aspirasi melalui jalur partai politik, mereka berbicar seolah-olah seperti tidak mempunyai kekuatan untuk berbicara aspirasi rakyat yang tanpa masuk partai politik, padahal kenyataannya partai politik menjadi sebuah organisasi yang menjadikan rakyat sebagai umpan demi kepentingan parpol tersebut, seperti hal nya kita memancing, rayat umpannya dan hasil dari memancing tersebut yang akan dinikati oleh parpol. Maka dapat kita katakan bahwa aspirasi rakyat hanya sebagai umpan daripada partai politik.

Dari hasil kajian teoritis diatas kita dapat menyimpulkan bahwa betapa wibawa nya partai politik di Indonesia, yang kehadirannya di anggap tepat ketika rakyat membutuhkan parppl hadir untuk membantu rakyat, namun sangat disayangkan itu semua hanya gambaran teoritis yang sering kita temukan ketika parpol tersebut hendak mencalonkan diri sebagai penguasa negri ini.

Namun kejadian dilapngan tidak demikian bahwa parpol ini hadir memberikan Pendidikan maupun resolusi ketika ada kepentingannya, benar seperti yang diakatan Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik (zoon politicon) tetapi tidak demikian juga, hadir ketika kepentingan mereka, jangan sampai manusia dikatakan sebagai makhluk social apabila permasalahan itu telah menimpa dirinya, jadi jangan sampai parpol menjadi doktrin yang akan menggiring persepsi masyarakat bahwa parpol hadir ketika ada kepentingan untuk memenuhi parlementary threshold (ambang batas) dan electoral threshold bagi partai lk cal Aceh.

Tentunya masih banyak lagi fakta yang membuktikan bahwa parpol di Indonesia hari ini tidak kompeten dalam menjaga cita-cita demokrasi, yang terjadi malah oligarki yang terus membumi didalam tubuh parpol tersebut, disini penulis telah mencoba berpikir seobjektif mungkin untuk memberikan pandangan terhadap kinerja parpol, namun fakta mengatakan bahwa parpol sudah tidak layak untuk dipertahankan di Indonesia.

Itulah mengapa anarko menolak kehadiran negara dan tidak perlu adanya parlementer karna mereka akan mengkenang kebebasan individu, anarko lebih cenderung kepada perekonomian, ketika ekonomi rakyat telah sejahtera tentunya kebebasan akan tercipta, tidak serta merta harus ada kehadiran negara untuk menciptaan kesejahteraan rakyat, di negara kita Indonesia ini sudah jelas bahwa jangan berbicara keadilan jika tanpa uang dan jangan berbiccara kebenaran jika tanpa kekuasaan, inilah Indonesia negara hukum, yang secara jelas anarko menolak hukum, karna hukum akan mempersempit ruang gerak kebebasan dan sering sekalli hukum menjadi alat bagi partai politik melindungi para elite-elite politik inilah fenomena langka yang hanya da di negara Indonesia. Tentunya jika melihat hal ini kita dapat menggambarkan bahwa partai politik di Indonesia harus di bubarkan.

Oleh: Jamaluddin
Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh

Komentar

News Feed